1. Berikut ini faktor pendorong lancarnya pelaksanaan peraturan perundang-undangan, kecuali…
a. dukungan masyarakat
b. mengakomodai kepentingan masyarakat
c. sesuai dengan tata nilai kepentingan masyarakat
d. sanksi yang berat
2. Tanggung jawab kita sebagai warga negara terhadap peraturan perundang-undangan nasional adalah…
a. memantau dalam proses pembuatannya
b. mendukung terbentuknya perundang-undangan
c. melaksanakan dengan tanggung jawab
d. ikut mengawasinya
3. Undang-Undang No 20 Tahun 2001 mangatur tentang…
a. tindak pidana pencuriaan
b. tindak pidana kekerasan di dalam rumah tangga
c. tindak pidana korupsi
d. tindak pidana pembunuhan
4. Undang-undang No 28 Tahun 1999 mengatur tentang…
a. Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara
b. pemilihan umum dan partai politik
c. komisi dan pemberantasan tindak pidana korupsi
d. penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN
5. Tindakan melawan hukum yang mengutamakan keluarga atau famili disebut…
a. nepotisme
b. korupsi
c. kolusi
d. egoisme
6. Penyelewengan uang negara untuk kepentingan pribadi atau orang lain disebut…
a. nepotisme
b. kolusi
c. korupsi
d. negosiasi
7. Undang-undang No. 30 Tahun 2002 mengatur tentang…
a. Komisi Pemberantasan Korupsi
b. Tindak Pidana Korupsi
c. Kasus Korupsi
d. Komisi Pemeriksaan Kekayaan Pejabat Negara
8. Berikut ini yang tidak termasuk tugas Komisi Pemberantasan Korupsi adalah…
a. melakukan pencegahan tindak pidana korupsi
b. melakukan pemantauan terhadao penyelenggaraan Negara
c. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana
d. mengadili dan memutuskan hukum bagi pelaku korupsi
9. Tim gabungan pemberantasan korupsi bertanggung jawab kepada…
a. Presiden
b. Jaksa agung
c. Mahkamah agung
d. Komisi pemberantasan korupsi
10. Berikut ini adalah lembaga yang berwewenang memberantas Tindak Pidana Korupsi adalah…
a. Pemerintah
b. DPR
c. KPK
d. BPK
11. Pancasila memberikan pedoman dan arah bagi perjuangan bangsa
Indonesia untuk menuju cita-cita. Hal tersebut menjadikan Pancasila
berkedudukan sebagai...
a. perjanjian luhur bangsa Indonesia
b. jalan hidup bangsa dan negara
c. ideologi negara Indonesia
d. kepribadian bangsa Indonesia
12. Berikut ini merupakan alasan mengapa Pancasila dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara adalah...
a. nilai-nilai Pancasila bukan barang imfor tetapi bersumber dari kepribadian bangsa sendiri
b. merupakan satu-satunya alat pemersatu bangsa Indonesia
c. kumpulan dari berbagai ideologi besar dunia yang dirangkumkan menjadi satu
d. sangat sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang heterogen
13. Pancasila merupakan rumusan yang bulat dan utuh, maksudnya adalah...
a. Pancasila digali dari nilai-nilai kepribadian bangsa sendiri
b. Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa
c. masing-masing sila mempunyai arti yang utuh dan tidak ada hubungannya dengan yang lainnya
d. rumusan sila-sila pancasila saling berhubungan satu dengan yang lainnya
14. Berikut ini merupakan fungsi ideologi negara bagi suatu bangsa adalah...
a. hanya berguna bagi para pejabat pemerintah
b. mengokohkan pemerintah yang ada
c. memberikan arah bagi bangsa itu akan berperilaku
d. hanya kelengkapan sebagai bangsa
15. Pancasila dijadikan ideologi nasional karena...
a. Pancasila karena sudah terbukti kesaktiannya
b. Pancasila bersifat kekeluargaan
c. Pancasila menjunjung tinggi HAM
d. Pancasila sesuai dengan cita-cita dan kepribadian bangsa
16. Pada waktu sidang pertama BPUPKI, masalah yang dibahas adalah…
a. rumusan dasar negara
b. undang-undang dasar negara
c. pemimpin negara
d. lembaga-lembaga negara
17. Sikap yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila harus kita hindarkan antara lain…
a. toleransi
b. tenggang rasa
c. empati
d. individualisme
18. Nilai-nilai Pancasila pada hakekatnya tidak hanya dimiliki bangsa
Indonesia, melainkan juga milik semua bangsa di dunia hal ini menunjukan
Pancasila bersifat...
a. universal
b. fleksibel
c. dinamis
d. idealisme
19. Sikap tenggang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, gemar
menolong orang yang membutuhkan pertolongan, sesuai dengan Pancasila
khususnya sila...
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia
20. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar pelaksanaan dari...
a. kemanusiaan yang adil dan beradab
b. persatuan Indonesia
c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
d. seluruh sila Pancasila yang lainnya
21. Pancasila mengajarkan keseimbangan antara kepentingan pribadi,
golongan dan sosial, sedangkan liberalisme mengagungkan kepentingan...
a. golongan minoritas
b. sosial kemasyarakatan
c. individu
d. negara dan bangsa
22. Berikut ini merupakan contoh kesetiaan terhadap Pancasila sebagai ideologi negara, kecuali...
a. memperkokoh persatuan dan kesatuan
b. menciptakan anarkisme di masyarakat
c. menyelenggarakan pembangunan
d. mewujudkan pemerintah yang berwibawa
23. Kesadaran untuk mempertahankan ideologi Pancasila merupakan tanggung
jawab seluruh warga negara Indonesia melalui tindakan...
a. ikut aktif dalam pergaulan nasional
b. melaksanakan ideologi Pancasila secara konsisten
c. memperkenalkan Pancasila ke semua negara
d. menempatkan Pancasila sebagai ajaran tertinggi
24. Usaha mempertahankan Pancasila dapat dilakukan melalui jalur keluarga, misalnya...
a. melalui pendidikan formal
b. melalui pendidikan kewarganegaraan
c. melalui partai politik
d. orang tua melatih kedisiplinan anaknya
25. Sikap positif terhadap Pancasila khususnya sila pertama dalam
kehidupan bermasyarakat dapat ditujukan oleh warga negara Indonesia,
seperti berikut...
a. mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Esa atas segala karunia yang diterima
b. berkata jujur dan berbuat baik terhadap sesama
c. membantu pekerjaan orang lain sehingga dapat cepat selasai
d. berdoa semoga kehidupannya bahagia sepanjang masa
26. Contoh peran serta siswa dalam mempertahankan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah adalah...
a. suka mengalah dalam pergaulan
b. mentaati tata tertib sekolah
c. melaksanakan piket setiap hari
d. melaksanakan semua perintah guru
27. Sikap positif terhadap Pancasila, terutama sila kedua dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara dapat ditunjukan seperti berikut...
a. menghormati hak asasi manusia
b. meningkatkan kegiatan silaturahmi
c. membantu orang lain karena haknya
d. menghormati orang lain yang lebih tua
28. Sebelum terbentuknya MPR, tugas MPR dijalankan oleh…
a. Presiden
b. Komite nasional
c. Presiden dibantu komite nasional
d. Para menteri
29. Pada saat berlakunya konstitusi RIS maka UUD 1945 hanya berlaku untuk wilayah…
a. negara Sumatra Selatan
b. negara Madura
c. negara Republik Indonesia
d. negara Indonesia Timur
30. Pada tahun 1950 negara Indonesia kembali menjadi negara kesatuan, UUD yang dipergunakan adalah…
a. UUD 1945
b. UUD RIS
c. UUDS
d. UUD perubahan
31. Bentuk negara Indonesia yang sesuai dengan UUD 1945 adalah…
a. republik
b. serikat
c. uni
d. kesatuan
32. Pada saat menggunakan konstitusi RIS bentuk negara Indonesia adalah…
a. kesatuan
b. kerajaan
c. federal
d. dominio
33. Pada tahun 1950 sistem pemerintahan yang digunakan Indonesia adalah…
a. kesatuan
b. parlementer
c. federal
d. republik
34. Setelah Indonesia menjadi negara serikat maka UUD yang dipakai…
a. UUD 1950
b. UUD RIS 1949
c. UUD 1945
d. UUD perubahan
35. Sistem pemerintahan menurut UUD 1945 adalah presidensial. Adapun ciri-cirinya sebagai berikut, kecuali…
a. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR
b. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan
c. Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat
d. masa jabatan presiden ditentukan lima tahun
36. Berikut ini yang merupakan alasan pentingnya konstitusi bagi suatu negara…
a. isinya memuat dasar dari struktur dan fungsi dari negara
b. dibuat oleh Presiden dan DPR yang mempunyai kewenangan hukum
c. materinya mengatur kehidupan negara
d. adanya pengakuan hak dan kewajiban negara lain
37. Suatu konstitusi dikatakan fleksibel atau luwes apabila…
a. mudah mengikuti perkembangan zaman
b. sulit untuk dilakukan perubahan
c. dicantumkan dalam naskah tertulis
d. dibuat lembaga pembentuk konstitusi
38. Di bawah ini merupakan penyimpangan konstitusi pada masa orde lama, kecuali…
a. membubarkan DPR hasil pemilu tahun 1955
b. Presiden membentuk DPRGR
c. mengangkat presiden seumur hidup
d. menggunakan sistem pemerintahan parlementer
39. Melalui ketetapan MPRS No.III/MPRS/1963, Ir. Soekarno diangkat menjadi presiden…
a. 5 tahun
b. 10 tahun
c. selama-lamanya
d. seumur hidup
40. Salah satu peran negatif warga negara dalam pelaksanaan UUD 1945, yaitu…
a. menerima dan menaati hukum
b. menjadi pejabat politik
c. menolak kebijakan pemerintah
d. mengajukan permohonan usulan proyek
41. Istilah amandemen sudah dikenal di Indonesia semenjak Indonesia menggunakan…
a. UUD 1945
b. UUD RIS 1949
c. UUDS 1950
d. UUD 1945 pasca amandemen
42. Salah satu alasan diamandemennya UUD 1945 adalah…
a. UUD 1945 hanya memuat hal-hal yang pokok saja
b. agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman
c. agar sesuai dengan konstitusi Negara maju
d. UUD 1945 belum pernah mengalami perubahan
43. Lembaga yang berwewenang untuk mengamandemen UUD 1945 adalah…
a. Presiden
b. DPR
c. DPD
d. MPR
44. Amandemen UUD 1945 merupakan hal yang biasa dilakukan apabila tidak menyalahi hukum apabila…
a. dilakukan dengan mekanisme yang benar
b. dilakukan pihak-pihak yang tidak berwewenang
c. tidak menyangkut hal-hal yang prinsipil
d. tidak terlalu banyak pasal yang diubah
45. Bagian UUD 1945 tidak diamandemen adalah…
a. pasal-pasal dalam batang tubuh
b. pembukaan UUD 1945
c. penjelasan UUD 1945
d. penjelasan pasal demi pasal
46. Berikut ini lembaga negara yang dihapuskan setelah amandemen UUD 1945 adalah…
a. MK
b. DPD
c. BPK
d. DPA
47. Salah satu hasil perubahan UUD 1945 adalah…
a. adanya lembaga DPD yang dipilih oleh DPR
b. kekuasaan presiden berada di bawah MPR
c. DPR memiliki kekuasaan eksekutif
d. pemilihan presiden secara langsung
48. Berikut ini yang diberi tugas untuk menyiapkan rancangan perubahan UUD 1945 pada tahun 2000, yaitu…
a. fraksi-fraksi MPR
b. komisi-komisi MPR
c. pimpinan MPR
d. badan pekerja MPR
49. Sistematika UUD 1945 pada saat disahkan tanggal 18 Agustus 1945…
a. pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan
b. pembukaan dan batang tubuh
c. preambul dan batang tubuh
d. konsideran, batang tubuh dan penjelasan
50. Berdasarkan pasal 37 UUD 1945 setelah diamandemen putusan untuk
mengubah pasal-pasal UUD 1945 dilakukan dengan persetujuan
sekurang-kurangnya…
a. 1/3 dari seluruh jumlah anggota majelis
b. 2/3 dari jumlah anggota MPR
c. 50% anggota dari seluruh anggota MPR
d. 50% ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR
51. Amandemen yang telah dilaksanakan membawa konsekuensi bagi setiap
warga negara Indonesia, sehingga setiap warga negara Indonesia mempunyai
tanggung jawab untuk…….hasil amandemen
a. mengkritik
b. menghafalkan
c. memahami
d. melaksanakan
52. Perubahan UUD 1945 dilakukan secara demokratis. Hal ini tercermin dari cara pembahasannya yang dilakukan melalui proses…
a. yang panjang
b. musyawarah
c. adu kekuatan
d. perang mulut
53. Cara menghargai hasil amandemen UUD 1945 adalah…
a. menerima dengan terpaksa
b. menerima tanpa melaksanakannya
c. menerima dengan lapang dada
d. hanya menerima hasil amandemen yang disetujui
54. Salah satu peran serta pelajar dalam melaksanakan UUD 1945 amandemen, yaitu…
a. giat mengembangkan ilmu teknologi
b. mempelajari naskah UUD 1945 amandemen
c. bercita-cita menjadi anggota DPR
d. selalu mengikuti upacara bendera
55. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang dapat diterapkan pada saat…
a. Presiden keluar negeri
b. yang tepat, aman dan damai
c. DPR melaksanakan sidang pleno
d. darurat dan membutuhkan tindakan cepat
56. Peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945,
tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 karena UUD 1945 merupakan…
a. hukum dasar
b. dibuat oleh para pendiri negara
c. memuat hal-hal yang prinsipil
d. hukum tertulis
57. Bentuk peraturan nasional yang dihapuskan pada tata urutan perundang-undangan, berdasarkan UU No. 10 Tahun 2004 adalah…
a. peraturan pemerintah
b. peraturan presiden
c. ketetapan MPR
d. peraturan desa
58. Sebuah perpu dapat menjadi undang-undang apabila mendapat persetujuan dari…
a. MPR
b. DPD
c. Presiden
d. DPR
59. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai tindakan
pemerintah untuk mengatur dan melayani masyarakat dalam berbagai bidang
kehidupan sehari-hari disuatu daerah otonom disebut…
a. dasar hukum kebijakan daerah
b. norma kehidupan daerah
c. kebijakan daerah
d. peraturan daerah
60. Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, setiap daerah diberi
kewenangan yang luas untuk mengatur daerahnya yang berkaitan dengan hal…
a. mengelola daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki
b. menyelenggarakan kebijakan tentang menoter dan fiskal
c. membuat peraturan tentang pertahanan swakarsa
d. mengadakan pembangunan nasional secara makro
